Kasus Korupsi Di Klaten Dan Banten Dianggap Contoh Sempurna Dinasti Politik

Posted on
loading...

JAKARTA, Akulagi.com – Indonesia Corruption Watch meyakini dinasti politik berpeluang besar menciptakan birokrat yg koruptif.

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyebutkan, apa yg terjadi di Klaten yaitu salah sesuatu contohnya.

Menurut dia, dinasti politik di Klaten terbangun dari rantai kekuasaannya cukup unik.

Bupati Klaten Sri Hartini yg ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu istri dari mantan Bupati Klaten periode 2000-2005, Haryanto Wibowo.

Haryanto digantikan oleh Sunarna dengan Sri Hartini sebagai wakilnya.

Uniknya, Sunarna yaitu suami dari Sri Mulyani, wakil dari Sri Hartini ketika ini.

Dengan demikian, tidak cuma sesuatu dinasti yg berkuasa di sana.

“Ketika suaminya tak mampu lagi jadi kepala daerah, dilanjutin istrinya,” ujar Almas, dalam diskusi di sekretariat ICW, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Contoh lainnya, kata dia, dinasti politik yg dibangun oleh Ratu Atut Chosiyah di Banten.

Dinasti tidak cuma dibangun di jajaran pemerintah daerah, tetapi juga antarprovinsi dan lembaga legislatif.

Adik Atut, Ratu Tatu Chasanah dipilih menjadi Bupati Serang.

Menantu Atut, Adde Rossi Khoerunnisa, terpilih menjadi Wakil DPRD Banten.

Kini, anak Atut bernama Andika Hazrumy maju menjadi calon Wakil Gubernur Banten.

“Jadi, cengkraman dinasti telah sangat kuat. Ketika eksekutif dan legislatif telah masuk dalam dinasti, maka check and balance tak mampu diharapkan lagi,” kata Almas.

Faktor kekerabatan dan kedekatan menjadi kunci penting suburnya dinasti politik.

Masyarakat awam yakin terhadap sesuatu figur lantaran mengenal kerabat dari orang tersebut.

Partai politik juga milik andil besar dalam menyuburkan dinasti tersebut.

“Di Banten, Andika diusung Golkar yg dahulu mengusung Atut. Yang pegang Golkar di Banten masih kerabat Atut juga,” kata Almas.

Dinasti politik ini dinilai mulai mematikan langkah kader yang lain yg mampu jadi lebih kredibel bagi memimpin suatu daerah.

Jika kepala daerah diisi oleh anak keturunan, maka distribusi kekuasaan yg diharapkan tak mulai terjadi.

Apalagi, kepala daerah biasanya dijadikan ketua dewan pimpinan daerah atau cabang partai.

Dengan demikian, wewenangnya lebih luas buat memperkuat akar dinasti.

“Dinasti tak cuma merusak Pilkada, tetapi juga merusak tata kelola pemda. Dikuncinya jabatan sentral yg menetapkan kehidupan ekonomi ke depan,” kata Almas.

Kompas TV Minimnya Dinasti Politik di Daerah Munculkan Calon Pemimpin Muda

Sumber: http://nasional.kompas.com

loading...
Loading...