Alasan Bupati Buton Tidak Penuhi Dua Kali Pemanggilan KPK

Posted on
loading...

JAKARTA, Akulagi.com – Pengacara Bupati nonaktif Buton Samsu Umar Abdul Saimun, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan alasan kliennya tersebut tak memenuhi beberapa kali pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pertama, menurut Yusril, Samsu tak tiba karena tak pernah menerima surat panggilan pertama dari KPK.

Surat panggilan kedua baru diterima Samsu melalui staf pemerintah Kabupaten Buton.

“Surat baru diterima sehari menjelang jadwal pemanggilan. Padahal, dalam penetapan tersangka, alamat Samsu ditulis dengan jelas,” ujar Yusril, melalui informasi tertulis yg diterima, Jumat (13/1/2017).

Selain itu, menurut Yusril, ketika ini Samsu sedang cuti di luar tanggungan negara.

Dengan demikian, surat panggilan seharusnya tak dikirimkan ke alamat Kantor Bupati Buton.

(Baca: Bupati Buton Tak Pernah Datang, KPK Beri Batas Waktu hingga Besok)

Yusril mengatakan, KPK seharusnya mempertimbangkan jarak antara Pulau Buton di Sulawesi Tenggara dengan Kantor KPK di Jakarta.

Sesuai aturan hukum pidana, surat panggilan harus diterima tersangka minimal tiga hari sebelum jadwal pemeriksaan.

Menurut Yusril, sampai ketika ini KPK belum pernah melayangkan surat panggilan ketiga kepada Samsu.

Oleh karena itu, ia menilai, tak tepat seandainya KPK  memberi batas waktu pemanggilan Samsu hingga hari ini.

“KPK harus memanggil kembali Samsu dengan cara yg patut sesuai arahan KUHAP, dan aku menjamin Samsu mulai taat hukum,” kata Yusril.

Samsu Umar sudah dipanggil beberapa kali, namun terus beralasan dan tak memenuhi pemanggilan.

Saat pemanggilan pertama, Samsu Umar melalui pengacaranya beralasan bahwa surat pemanggilan KPK baru datang sehari sebelum waktu pemanggilan.

Sementara, dalam pemanggilan kedua, Samsu melalui pengacaranya meminta agar dikerjakan penjadwalan ulang, hingga selesai Pilkada serentak pada Februari mendatang.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, permintaan tersebut ditolak oleh penyidik KPK. Penyidik memberi waktu untuk Samsu bagi hadir selambatnya hingga hari ini.

Penetapan Samsu Umar sebagai tersangka terkait dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada 2012.

Samsu Umar sudah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka.

Samsu sebelumnya mengaku pernah memberikan uang Rp 1 miliar bagi Akil. Ketika uang itu diberikan, sekitar 2012, Akil masih menjabat hakim konstitusi.

Menurut Samsu, pemberian uang Rp 1 miliar itu berkaitan dengan sengketa Pilkada Buton yg bergulir di MK.

“Saya transfer ke CV Ratu Samagat, Rp 1 miliar,” kata Samsu ketika bersaksi dalam persidangan masalah dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait masalah di MK dengan terdakwa Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/3/2014).

Saat ini, Akil sedang menjalani masa hukuman penjara seumur hidup karena menerima suap sembilan sengketa Pikada di MK pada 2011.

Sumber: http://nasional.kompas.com

loading...
Loading...