Politisi Nasdem: DPR Tak Boleh Intervensi Proses Hukum Kasus Makar

Posted on
loading...

JAKARTA, Akulagi.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Taufiqulhadi menolak, wacana pembentukan panita khusus perkara makar oleh sejumlah anggota DPR.

Wacana tersebut muncul ketika sejumlah orang yg disangka berbuat makar bertemu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon, Selasa (10/1/2017).

“Sama sekali tak ada urgensinya. Saya tak setuju,” kata Taufiq ketika dihubungi, Rabu (11/1/2017).

(baca: Curhat ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat soal Kasus Makar, Rachmawati Menangis)

Politisi Nasdem itu mengatakan, ketika ini proses hukum terhadap sejumlah orang yg diduga melakukan makar tengah berjalan.

Menurut dia, Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya memberikan kesempatan kepada penegak hukum buat membuktikan sangkaannya.

Pasalnya, tak mungkin aparat penegak hukum memutuskan seseorang sebagai tersangka tanpa ada bukti yg cukup.

(baca: Rachmawati Soekarnoputri Duga Ada yg Sengaja Rancang Kasus Makar)

“Dan tak boleh persoalan hukum ini diintervensi. Membentuk pansus makar itu sama halnya melakukan intervensi terhadap aparat penegak hukum,” ujarnya.

Ia menyarankan, agar pihak-pihak yg sebelumnya disangka melakukan perbuatan makar, membuktikan tak bersalah di pengadilan. Mereka sebelumnya membantah melakukan makar.

“Kalau tak terbukti ya tak dihukum. Biarkan proses itu berjalan dan diperhatikan masyarakat,” tandasnya.

(baca: Polisi Sebut Tersangka Dugaan Makar Gelar Pertemuan Lebih dari 10 Kali)

Sebelumnya para tersangka perkara makar mengaku ke DPR. Mereka diterima Wakil Ketua Fadli Zon serta anggota Komisi III Wenny Warouw dan Supratman Andi Agtas.

Hingga ketika ini, setidaknya telah ada 30 saksi yg diperiksa terkait perkara dugaan makar. Dari 11 orang yg ditangkap pada 2 Desember 2016, tujuh di antaranya disangka murni mulai melakukan upaya makar.

Mereka adalah Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri. Hatta Taliwang juga belakangan disangkakan terlibat dalam perkara yg sama.

(baca: Tersangka Makar Mengadu ke DPR, Polisi Sebut Akan Lanjutkan Kasus Itu)

Mereka dijerat dengan Pasal 107 KUHP jo Pasal 110 tentang makar dan pemufakatan jahat.

Dua lainnya, merupakan Jamran dan Rizal Khobar, diduga menyebarluaskan ujaran kebencian terkait isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA), serta makar.

Lalu, Sri Bintang Pamungkas ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penghasutan masyarakat melalui media sosial, disertai dengan makar.

Sementara Ahmad Dhani dalam penangkapan itu ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden RI Joko Widodo.

Kompas TV Isi Pertemun Tersangka Dugaan Makar dengan DPR

Sumber: http://nasional.kompas.com

loading...
Loading...