“Jokowi Undercover”, Tantangan Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis?

Posted on
loading...

Oleh: Agus Suntoro

BADAN Reserse Kriminal Mabes Polri menangkap Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover pada Jumat, 31 Desember 2016.

Penangkapan ini dikerjakan setelah adanya penyelidikan dugaan penyebaran keterangan berisi ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo yg ditulis dalam bukunya (Kompas, 1 Januari 2017).

Salah sesuatu alasan penahanan tersebut adalah tindak pidana yg diancam dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yg ancaman pidannya paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta (Tempo, 1 Januari 2017).

Komitmen penghapusan diskriminasi ras dan etnis

Pada 10 Desember 1948, masyarakat Internasional yg bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepakat buat menyetujui Universal Declaration on Human Rights (DUHAM).

Di dalam Pasal 2 DUHAM menegaskan bahwa dunia internasional tak mentolerir perbuatan diskriminasi, merupakan dengan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kebebasan yg tercantum di dalam DUHAM tanpa adanya perbedaan dalam bentuk apapun.

Misalnya berdasarkan perbedaan ras, warna kulit, macam kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, yang berasal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran, atau status lainnya.

Komitmen ini selalu diseriusi yg kemudian melahirkan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras) pada 4 Januari 1949.

Kovensi ini diterima dan terbuka bagi pendatanganan dan pengesahan oleh Resolusi PBB No 2106 (XX) 21 Desember 1965.

Indonesia menandatangani Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras tersebut pada 25 Mei 1999 melalui Undang-Undang No 29 Tahun 1999.

Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia terikat secara hukum dengan ketentuan yg ada di dalam Konvensi dan wajib langsung melaksanakannya.

Sebagai implementasi dan wujud komitmen tersebut, maka Indonesia pada 2008 sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Ada 3 (tiga) pertimbangan pokok atas lahirnya UU tersebut.

Pertama, bahwa semua tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Kedua, semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis.

Ketiga, adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hambatan untuk hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yg pada dasarnya terus hidup berdampingan.

Untuk mensistematisasikan dan objektivitas dalam proses pengawasan atas tindakan diskriminasi, Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2008 sudah meberikan batasan tindakan diskriminasi berupa:

Satu, memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yg mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau:

Kedua, memperlihatkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis, yg berupa perbuatan:

(1) membuat tulisan atau gambar bagi ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yg mampu dilihat atau dibaca oleh orang lain;

(2) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yg mampu didengar orang lain;

(3) mengenakan satu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yg mampu dibaca oleh orang lain; atau

(4) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Sedangkan mandatori kelembagaan yg diberikan mandat dalam pengawasan diskriminasi Ras dan Etnis sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pengapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM) RI.

Objektivitas penanganan praktik diskriminasi ras dan etnis, sebetulnya adalah menjadi subsistem dari diskriminasi yg terjadi secara umum dalam konsep di Indonesia yg sudah dikenal sebelumnya merupakan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Dalam konteks HAM, diskirminasi sangat luas maknanya dan dilarang dalam bentuk apapun, berdasarkan perbedaan ras, warna kulit, macam kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, yang berasal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran, atau status lainnya.

Salah sesuatu faktor berkembangnya praktik diskriminasi ras dan etnis, serta merendahkan martabat kemanusiaan (pribadi seseorang), adalah penggunaan media sosial yg tak bertanggung jawab.

Puncaknya, akan tercermin luas pada peristiwa Pemilu Presiden – Wakil Presiden 2014. Tidak cuma menyerang pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla, mulai tapi juga menimpa pasangan Prabowo Subianto – M Hatta Rajasa.

Berbagai praktik tersebut sudah terangkum dalam Laporan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pilpres 2014 oleh Komnas HAM RI sebagai hasil pantauan pelaksanaan Pilpres di lebih dari 20 (dua puluh) provinsi di Indonesia.

Kasus Obor Rakyat menjadi salah sesuatu contohnya. Situasi inilah yg sebetulnya akan dipahami oleh berbagai pihak, termasuk Kepolisian RI, Bawaslu RI, dan KPU RI.

Disadari bahwa tantangan penting dalam pembangunan demokrasi, terutama dalam aspek Pemilu dan Pilkada tak saja menyangkut aspek teknis penyelenggaraan mulai tapi justru faktor-faktor eksternal terutama wabah ujaran kebencian atas dasar ras dan etnis melalui media sosial.

Jika tak ditangani dengan baik, maka bisa memicu lahirnya konflik horizontal yg sangat membahayakan untuk integrasi bangsa.

Kondisi dan situasi inilah yg dimungkinkan menjadi pendorong Kepolisian RI menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/6/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) pada 8 Oktober 2015.

Acuan lahirnya SE adalah KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik, serta UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Lahirnya surat edaran ini dimaksudkan agar menjadi panduan kepada Anggota Polri agar memahami seandainya ada masalah ujaran kebencian di masyarakat, guna mencegah terjadinya konflik dengan mengedepankan perdamain.

Jika tak mampu dikerjakan pengendalian maka diambil tindakan hukum. Meskipun demikian, dengan berbagai aktivitas di media sosial dan dua tulisan (buku), kiranya Kepolisian RI tak gegabah dalam memeriksa dan memakai upaya paksa (menangkap dan menahan) seseorang yg dituduh menyebarluaskan ujuran kebencian, terutama atas dasar ras dan etnis.

Sangat objektif bila bisa menerima masukan dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain yg diberikan mandatori dalam pengawasannya melalui perundang-undangan yg sah.

Mengingat, jangan sampai upaya baik yg dikerjakan buat merawat persaudaraan, kerukunan, dan demokrasi di Indonesia dengan menegakan hukum, mulai dinilai sebagai bagian dari upaya rezim yg berkuasa seandainya tak dikerjakan secara objektif dan menjunjung tinggi HAM.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Kata Kunci Banyak Di Cari

risol bom,SRI UTAMI JUMINTEN PAMER CELANA DALAM TRANSPARAN BERBAGAI MACAM,ubat kuku dan mulut lembu,cara membuat slime prosedur bahasa inggris,cara membuat slime menggunakan bahasa inggris,vidio bokep aa gatot tanpa sensor,cara membuat slime dalam bahasa inggris dan artinya,cara membersihkan najis berat yang tertelan,cara masuk group shii,biografi chelsea islan dalam bahasa inggris dan terjemahannya,
loading...
Loading...