Ban Ki-moon Prihatin Iran Mungkin Langgar Embargo Senjata

Posted on
loading...

Markas Besar PBB, New York (Akulagi.com) – Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, menyatakan keprihatinan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai kemungkinan Iran sudah melanggar embargo senjata dengan memasok senjata dan rudal buat kelompok Syiah Lebanon, Hizbullah, menurut laporan rahasia yg dilihat Reuters, Senin.

Laporan dua-tahunan kedua, yg mulai dibahas 15 anggota DK PBB pada 18 Januari, juga mengutip tuduhan Prancis, pengiriman senjata yg disita di Samudra Hindia bagian utara pada Maret adalah dari Iran dan kemungkinan menuju Somalia atau Yaman.

Sebagian besar sanksi PBB kepada Iran dicabut tahun dahulu di bawah kesepakatan yg dibuat Iran dengan Inggris, Prancis, Jerman, China, Rusia, Amerika Serikat dan Uni Eropa buat mengekang program nuklirnya. Namun, Iran masih dikenakan embargo senjata dan pembatasan lainnya, yg secara teknis bukan bagian dari kesepakatan nuklir.

Laporan itu disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB pada 30 Desember oleh Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, sebelum dia digantikan Antonio Guterres, pada 1 Januari.

Laporan itu muncul cuma dua minggu sebelum Presiden AS terpilih Donald Trump, yg sudah mengancam mulai membatalkan kesepakatan nuklir tersebut atau mengupayakan kesepakatan yg lebih baik, menjalankan pemerintahan AS.

“Dalam pidato televisi yg disiarkan Al Manar TV pada 24 Juni 2016, Hassan Nasrallah, Sekretaris Jenderal Hizbullah, menyatakan bahwa anggaran Hizbullah, gaji, biaya, senjata dan rudal segala berasal dari Republik Islam Iran,” tulis Ban dalam laporan ke DK PBB.

“Saya sangat prihatin dengan pernyataan ini, yg memamerkan bahwa transfer senjata dan bahan-bahan terkait dari Republik Islam Iran bagi Hizbullah mungkin sudah dikerjakan dan bertentangan (dengan resolusi Dewan Keamanan),” kata Ban.

Ketika ditanya oleh PBB buat menjelaskan persoalan itu, perwakilan Iran bagi PBB menyampaikan “langkah-langkah yg dikerjakan oleh Republik Islam Iran dalam memerangi terorisme dan ekstremisme kekerasan di wilayah tersebut sudah konsisten dengan kepentingan keamanan nasional dan komitmen internasional”.

Di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB yg mencatat kesepakatan, yg akan berlaku tahun lalu, Sekjen PBB wajib melaporkan kepada dewan setiap enam bulan mengenai setiap pelanggaran terhadap sanksi yg masih berlaku.

“Sejak 16 Januari 2016, aku belum menerima laporan apapun mengenai pasokan, penjualan, transfer atau ekspor ke Republik Islam Iran yg terkait produk-produk nuklir yg dikerjakan bertentangan dengan (resolusi),” tulis Ban.

Dalam laporan pertama Ban pada Juli, dia menyampaikan peluncuran rudal balistik yg dikerjakan oleh Iran pada Maret “tidak konsisten dengan semangat konstruktif” dari kesepakatan nuklir, tapi hal itu terserah kepada DK PBB buat menetapkan apakah itu melanggar resolusi.

Dalam laporan terbaru, Ban menulis bahwa sejak Juli “tidak ada keterangan mengenai aktivitas rudal balistik atau transfer terkait rudal balistik oleh Iran… yg dilaporkan kepada aku atau Dewan Keamanan”.

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

loading...
Loading...