ICW: Sejak 2004, 350 Kepala Daerah Terjerat Hukum

Posted on
loading...

JAKARTA, Akulagi.com – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyebutkan, dari catatan ICW, sedikitnya 350 kepala daerah terjerat perkara hukum sejak 2004 lalu. Adapun berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 2013, tercatat sedikitnya 58 dinasti politik di Indonesia.

“Tapi yg kemudian masuk daftar OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau ditetapkan tersangka sekitar 78, sampai yg terakhir Bupati Klaten,” ujar Adna dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).

Menurutnya, desentralisasi belum bisa menciptakan pemimpin yg akuntabel. Terutama partai politik, dianggap belum memakai sistem yg merit atau penilaian berdasarkan kinerja.

Hal ini menjadi masalah parpol manapun di Indonesia. Nyaris tidak ada partai yg telah milik sistem demokrasi internal atau sistem kaderisasi yg relatif terukur. Kekuasaan keluarga, kata dia, lebih gampang difasilitasi lewat proses-proses di internal partai.

“Itu kami lihat di realitas politik terutama di daerah. Dimana si A jadi ketua Dewan Perwakilan Daerah partai A, kemudian adiknya bupati dimana, menjadi ketua DPC partai yg sama. Jadi dalam parpol sendiri terjadi dinasti politik,” tuturnya.

Baca juga: Tiga Jenis Dinasti Politik, Mana yg Terkuat?

Dalam hal ini, Adnan menilai, dinasti politik berkembang, salah satunya adalah karena masih difasilitasi oleh partai politik. Hingga kini, tidak ada kepala daerah yg berlatar belakang dinasti politik maju ke pencalonan lewat jalur independen.

“Ini menunjukan bahwa partai adalah sumber persoalan, pada akhirnya partai yg harus dibenahi,” ucap dia.

Sumber: http://nasional.kompas.com

loading...
Loading...