Bagaimana Memosisikan Ormas Anarkis Dalam Demokrasi Di Indonesia?

Posted on
loading...

JAKARTA, Akulagi.com – Pertarungan Politik di Indonesia ketika ini dinilai tak lagi mampu dilepaskan dari keberadaan kelompok-kelompok aupun ormas berpaham radikal yg berbasis pada agama.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Budiman Sudjatmiko berpendapat bahwa konflik identitas cenderung meningkat seiring munculnya kelompok-kelompok radikal di dunia politik. Meski demikian dia menyebut politik keagamaan memang tak dapat dipisahkan dari proses berdemokrasi.

Menurut Budiman ada beberapa macam kelompok yg ketika ini sudah memamerkan eksistensinya, yakni ekstremis dan fundamentalis.

Kelompok pertama adalah orang-orang yg memiliki pemahaman fundamentalis namun memiliki tindakan yg moderat. Artinya mereka tak memakai cara-cara kekerasan dalam menyebarkan paham kelompoknya.

Budiman menyebut kelompok ini tak berbahaya untuk proses demokrasi di Indonesia. Kelompok kedua adalah orang-orang yg memiliki paham fundamentalis dan memilih cara-cara ekstremis.

Mereka tak segan melakukan kekerasan dalam memperjuangkan ideologinya. Kelompok ekstremis tersebut, kata Budiman, yg seharusnya diantisipasi atau dilarang karena berpotensi mengganggu proses berdemokrasi.

“Tindakan ekstremis itu melahirkan teror dan mengancam eksistensi kami (Indonesia),” ujar Budiman dalam sebuah acara debat terbuka di bilangan Wijaya II, Jakarta Selatan, Sabtu (7/1/2017).

Budiman menuturkan, dalam demokrasi, eksistensi sebuah kelompok tak mampu meniadakan keberadaan atau paham kelompok lainnya. Oleh sebab, Pemerintah harus dapat merangkul kelompok-kelompok ekstremis dalam proses demokrasi agar mereka mampu mengubah pemahamannya.

“Kelompok-kelompok yg ada ketika ini seharusnya membawa ide-ide mereka dalam politik keterwakilan. Selalu ada kemungkinan mereka bermetamorfosis. Saya ingin demokrasi itu terbuka bagi mereka, karema saat di dalam, ada proses moderasi,” ungkapnya.

“Saya tak ingin kelompok ekstremis ini berubah menjadi fasis karena memilih berada di luar sistem demokrasi,” kata dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh politisi dari Partai Demokrat, Rachlan Nashidik. Menurutnya, pemerintah tak mampu lagi memakai cara yg represif dalam mengantisipasi kelompok radikal.

Rachlan menuturkan, kelompok-kelompok radikal yg ada ketika ini harus diakomodasi ke dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, pemerintah mulai lebih gampang mengontrol kelompok-kelompok tersebut. “Barangkali memang ada kelompok radikal itu, tetapi harus ada cara yg berbeda dalam penanganannya. Tidak lagi dengan kekerasan. Pemerintah harus Mengakomodasi mereka ke dalam demokrasi agar gampang dikontrol,” ujarnya.

Sumber: http://nasional.kompas.com

loading...
Loading...