“Percuma Tarif PNBP Dinaikkan, Tetapi Tata Kelolanya Tidak Transparan”

Posted on
loading...

JAKARTA, Akulagi.com – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, rencana kenaikan tarif baru Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kendaraan tak tepat.

Sekjen FITRA Yenny Sucipto mengatakan, pemerintah seharusnya terlebih lalu mengevaluasi tata kelola dan transparansi administrasinya, sebelum menaikkan tarif PNBP.

“Bicara tata kelola dahulu, sampai sejauh mana transparansi yg dibangun dalam pengelolaan PNBP,” ujar Yenny, di Kantor FITRA, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2017).

Menurut Yenny, tata kelola yg tak transparan seperti ketika ini memunculkan potensi terjadinya korupsi. 

Menaikkan tarif tanpa diiringi perbaikan tata kelola administrasinya sama saja membuka lebar peluang penyelewengan.

“Ya percuma kalau dinaikkan 100 sampai 200 persen banyak yg berpotensi dikorupsi kalau internalisasinya saja tak transparan, potensi korupsinya pasti tinggi,” kata dia.

Dalam peraturan terkait PNBP, terdapat penambahan tarif pengurusan, antara yang lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik beberapa sampai tiga kali lipat.

Untuk penerbitan STNK roda beberapa maupun roda tiga, misalnya, pada peraturan lama cuma membayar Rp 50.000, sedangkan berdasarkan peraturan baru, tarifnya menjadi Rp 100.000.

Untuk roda empat, dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000.

Kenaikan cukup besar terjadi pada penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan (mutasi).

Roda beberapa dan tiga yg sebelumya dikenakan biaya Rp 80.000, dengan peraturan baru ini, mulai menjadi Rp 225.000.

Roda empat yg sebelumnya Rp 100.000 kini dikenakan biaya Rp 375.000 atau meningkat tiga kali lipat.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku bendahara negara mengatakan, kenaikan tersebut yaitu hal yg wajar sebab telah lama PNBP di Polri tak pernah naik.

Menurut Sri Mulyani, tarif baru PNBP Polri yaitu salah sesuatu penyesuaian terhadap kenaikkan inflasi dan juga upaya bagi memperbaiki dan selalu meningkatkan layanan kepada semua masyarakat.

Oleh karena itu, ia mengingatkan kepada segala kementerian atau lembaga, termasuk Polri, yg menaikkan tarif PNBP harus memberikan bukti adanya perubahan dari kualitas layanannya.

PNBP sendiri yaitu salah sesuatu komponen utama dalam penerimaan negara. Pada 2016 lalu, PNBP berkontribusi menyumbang Rp 262,4 triliun kepada kas negara.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Kata Kunci Banyak Di Cari

tarif manggung rizky febian,tarif rizky febrian,
loading...
Loading...