Masinton Sebut “Setoran” Untuk Promosi Jabatan Banyak Terjadi Di Daerah

Posted on
loading...

JAKARTA, Akulagi.com – Praktik penarikan “setoran” dalam proses rotasi dan mutasi jabatan dianggap telah yaitu hal umum di Indonesia.

Seperti masalah yg menyeret Bupati Klaten Sri Hartini yg dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dua waktu lalu.

Anggota Komisi III Masinton Pasaribu mengatakan, baik di kabupaten/kota maupun provinsi, praktik tersebut kerap terjadi.

Saat sang kepala daerah membutuhkan uang, ketika itu lah ia merotasi sejumlah pejabat.

“Fenomena itu menjadi rahasia umum. Setiap pengangkatan, rotasi, terus dijadikan “ATM” oleh kepala daerah,” ujar Masinton ketika dihubungi, Selasa (3/1/2017).

Ia menuturkan, biasanya praktik tersebut dikerjakan oleh kepala daerah yg tak memiliki orientasi jangka panjang. Sehingga rotasi dan mutasi jabatan dijadikan sumber “penghasilan”.

Ia pun mengapresiasi langkah KPK menangkap tangan Sri Hartini karena praktik penarikan “setoran” tersebut.

Masinton menegaskan, praktik semacam ini perlu selalu dimonitor dan diawasi. Peristiwa yg menimpa Sri Hartini diharapkan menjadi titik awal berhentinya praktik tersebut.

“Kami Komisi III mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yg dikerjakan oleh institusi penegak hukum, baik itu Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK buat melakukan monitoring baik itu pencegahan maupun penindakan terhadap pungli yg selama ini berlangsung di berbagai daerah,” ucapnya.

Adapun Sri sebelumnya tertangkap tangan bersama tujuh orang lainnya pada Jumat (30/12/2016).

(Baca: KPK Sebut Ada “Pengepul” Uang Sebelum Diserahkan ke Bupati Klaten)

Dari delapan orang yg ditangkap, KPK cuma memutuskan beberapa orang sebagai tersangka, merupakan Sri dan Suramlan.

Penyuapan tersebut berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan dalam pengisian perangkat daerah di Kabupaten Klaten.

Sumber: http://nasional.kompas.com

loading...
Loading...