Undang-Undang Perlu Tekankan Mekanisme Pengusungan Calon Kepala Daerah

Posted on
loading...

JAKARTA, Akulagi.com – Jaringan Pendidikan Pemilih bagi Rakyat (JPPR) menilai, mekanisme pengusungan calon kepala daerah perlu ditekankan dalam undang-undang. Sebab, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik belum mengatur mekanisme perekrutan kader buat dicalonkan dalam Pilkada.

Padahal, rekrutmen calon yaitu tanggung jawab partai politik. Sebab, sebagai jaminan calon yg diusung yaitu sosok berkualitas.

“Menyajikan calon adalah tanggung jawab parpol,” ujar Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz, dalam diskusi di bilangan Cikini, Menteng, Sabtu (31/12/2016).

Menurut Masykurudin, upaya partai politik masih minim dalam menjaring atau mendukung pasangan calon yg kompeten serta bersih dari korupsi. Tetapi, dukungan oleh parpol justru digerakan pihak-pihak yg sudah lama menguasai suatu daerah. Sehingga kemudian, menjadi pola dinasti politik di sesuatu daerah tersebut.

“Karena itu ya sudah, akhirnya tak ada pergantian kepemimpinan di suatu daerah. Sehingga kelamaan dalam menguasai,” ujarnya.

Ia menambahkan, hal ini tentu harus diantisipasi dengan mengaturnya di dalam undang-undang. Sebab, besarnya kekuasaan yg dimiliki pejabat daerah yg akhirnya membentuk dinasti politik memunculkan potensi korupsi yg besar.

“Jadi, akutnya yg dimiliki petahana itu memunculkan potensi korupsi. Kalau penanggulangan korupsi itu cuma mengandalkan orang-orang daerah, maka pasti enggak mampu karena terlalu besar kekuatannya. Makanya, perlu keterlibatan KPK dan seterusnya,” ujarnya.

Sumber: http://nasional.kompas.com
Terima kasih anda Telah Membaca Berita Tentang Undang-Undang Perlu Tekankan Mekanisme Pengusungan Calon Kepala Daerah Silahkan Share Berita Ini Jika Memberi Manfaaat

loading...
Loading...