Pemerintah Diharapkan Beri Sanksi Untuk Berita Hoax

Posted on
loading...

Jakarta (Akulagi.com) – Pemerintah diharapkan memberikan sanksi atas tersebarnya berita yg tak jelas kebenarannya atau berita hoax, menurut Kepala Pusat Pemulihan Aset Negara, Arief Muliawan, yg lalu pernah terlibat dalam pembuatan UU ITE pada 2006-2008.

“Berita yg hoax blokir, tetapi dibuktikan bahwa berita tersebut memang hoax, jangan sampai berita yg benar diblokir. Dan, yg perlu dikaji adalah apakah yg diblokir situsnya apakah pemberitaannya,” kata dia, dalam “Dialog Dinamika UU ITE Pasca Revisi,” di Jakarta, Rabu.

“Dengan memberikan sanksi tentunya, sekali diblokir, beberapa kali diblokir, tiga kali ya ditutup saja kalau beritanya hoax terus, tentu harus ada sanksi, kalau tak mereka bikin lagi, bikin lagi, itu memang harus diblokir,” sambung dia.

Lebih lanjut, menurut Arief, pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap pemberitaan yg tak benar.

“Pemerintah sosialisasi bahwa berita itu tak benar, harus ada press release dari pemerintah, dan tentunya bantuan dari rekan-rekan media,” kata dia.

“Media harus bantu, pemerintah tak dapat berjalan tanpa bantuan kami semua,” lanjut dia.

Sementara itu, pada kesempatan yg sama, Dirjen Aptika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengimbau masyarakat bagi tak menelan mentah-mentah isi berita.

“Literasi kami belum tinggi, jadi perlu diberdayakan masyarakat dapat membedakan ini hoax atau bukan,” ujar dia.

“Kalau aku pribadi, aku tak pernah yakin di internet sampai membuktikan bahwa itu konten benar. Harus dibandingkan dengan media yg mainstream,” tambah dia.

Editor: Monalisa

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Sumber: http://www.antaranews.com
Terima kasih anda Telah Membaca Berita Tentang Pemerintah diharapkan beri sanksi untuk berita hoax Silahkan Share Berita Ini Jika Memberi Manfaaat

loading...
Loading...