MA Terbitkan Perma Pidana Korporasi, Ini Respons KPK

Posted on
loading...

JAKARTA, Akulagi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung atas terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

“KPK berterima kasih kepada MA. Perma itu utama buat pemberantasan korupsi. Bukan cuma bagi KPK, tetapi juga Jaksa dan Kepolisian,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Menurut Febri, dengan terbitnya Perma 13/2016, penegak hukum dan hakim di pengadilan memiliki standar dalam menangani indikasi korupsi yg melibatkan korporasi.

Selain itu, lanjut Febri, penegak hukum bisa menelisik lebih jauh indikasi korupsi yg melibatkan perorangan sekaligus korporasi.

“Pertanyaan yg lebih mendasar apakah korporasi diuntungkan dari kejahatan tersebut. Dari sana ditentukan apakah orang saja atau korporasi juga,” ucap Febri.

Febri menyebutkan, korporasi memiliki kewajiban membentuk lingkungan pengendalian secara internal.

Hal itu, lanjut dia, diperlukan buat perusahaan agar tak begitu saja menyetujui tindak pidana korupsi secara korporasi.

Jika iklim pengendalian internal korporasi sudah terbentuk, Febri menilai keadaan itu mulai berimbas pada sehatnya iklim bisnis di Indonesia.

“Pemberantasan korupsi bukan lagi menangkap orang tetapi pengembalian keuangan negara, membentuk lingkungan bisnis yg sehat, dan pengembangan ekonomi. Ini yg penting,” ujar Febri.

Ketua MA Hatta Ali sebelumnya menjelaskan, Perma 13/2016 mengatur soal seandainya sebuah korporasi diduga melakukan tindak pidana, penegak hukum meminta pertanggungjawaban hukum kepada seseorang yg tercatat pada akta korporasi sebagai penanggung jawab korporasi itu.

(Baca: MA Keluarkan Perma 13/2016, Ini Sanksi buat Korporasi yg Terlibat Tindak Pidana)

Misalnya, direktur penting atau dewan direksi. Sementara, kepada koorporasi itu sendiri, cuma dikenakan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Korporasi tak dikenakan hukuman badan. Coba bayangkan sebuah badan hukum, perusahaan, misalnya, dikenakan hukuman badan. Tidak mungkin ada perusahaan dikenakan hukuman badan. Jadi cuma denda saja,” ujar dia.

Namun, seandainya korporasi itu tak sanggup membayar denda yg dikenakan, maka aparat berhak menyita aset korporasi itu sebagai ganti kerugian negara yg ditimbulkan akibat tindak pidananya bagi kemudian dilelang.

Sumber: http://nasional.kompas.com
Terima kasih anda Telah Membaca Berita Tentang MA Terbitkan Perma Pidana Korporasi, Ini Respons KPK Silahkan Share Berita Ini Jika Memberi Manfaaat

Kata Kunci Banyak Di Cari

poto febri hariyadi sama pacar nya,poto febri hariyadi dengan pacarnya,Pacar pebry haryadi,http://googleweblight com/?lite_url=http://akulagi com/Berita-poto-pacar-febri-hariyadi&ei=pFzZUdlX&lc=id-ID&s=1&m=293&host=www google com hk&ts=1483422724&sig=AF9NedkFdo-5vG8Ht6dCrowaYW0vdNpRGA,fropil febry haryadi,Foto2 fitri pcr febri hariyadi,febri haryadi dengan pacar nya,Febri Hariyadi dengan pacarnya,Biodata Kekasih febri haryadi,berita tentang pacar febri hariyadi,
loading...
Loading...