Jokowi Diminta Batalkan Kunjungannya Ke Australia

Posted on
loading...

Kupang (Akulagi.com) – Presiden Joko Widodo diminta bagi membatalkan kunjungannya ke Australia tahun depan seandainya Pemerintah Federal Australia masih selalu berkelit dan tak mau diajak kerja sama dalam menyelesaikan masalah tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada 2009.

“Australia sepertinya masih selalu berkelit dan berbohong buat diajak kerja sama dalam upaya menyelesaikan masalah petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada 2009,” kata Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang, Senin.

Dalam pengamatan mantan agen imigrasi Australia itu, pemerintah federal terkesan berusaha melarikan diri dari tanggungjawabnya sebagaimana yg dikemukakan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam suratnya kepada Pemerintah Indonesia.

Dalam suratnya Bishop mengatakan, Kami (pemerintah Australia) belum pernah didekati oleh Pemerintah Indonesia buat menolong masyarakat yg terkena dampak akibat pencemaran minyak di Laut Timor.

Namun, saat Pemerintah Indonesia mengatakan surat permintaan kerja sama menolong masyarakat korban Montara guna bersama menyelesaikan masalah pencemaran Laut Timor, Australia berkelit lagi dengan menyatakan bahwa Pemerintah Australia tak memiliki yurisdiksi atas perairan negara lain.

Menurut Tanoni, Pemerintah Australia sudah berbohong dengan membuat alasan yg tak berdasar karena yurisdiksi itu sama artinya dengan otoritas.

“Pemerintahan kami telah memberikan otoritas kepada Pemerintah Australia guna bersama menyelesaikan masalah petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor, namun mereka masih tetap saja berkelit dan lari dari tanggungjawabnya,” katanya menegaskan.

Ia menjelaskan otoritas kepada Pemerintah Australia itu didasarkan pada MoU 1996 tentang kesiapsiagaan dan penanggulangan kondisi darurat tumpahan minyak di laut antara Pemerintah RI-Australia serta surat Menteri Lingkungan Hidup tahun 2014.

Selain itu, ada juga surat dari Kementerian Perhubungan tahun 2015 kepada Pemerintah Australia serta meeting resmi antara masyarakat korban dan Pemerintah Australia di dalam gedung Parlemen Australia di Canberra selama beberapa kali.

Menurut pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor, pada 2010 Duta Besar Australia Greg Moriarty menandatangani sebuah MoU bersama Menteri Perhubungan Indonesia tentang kesediaan Pemerintah Australia mengimplementasikan MoU 1996.

MoU 1996 ini antara yang lain mengatur tentang kesiapsiagaan dan penanggulangan kondisi darurat tumpahan minyak di laut antara Pemerintah RI-Australia, yg seharusnya digunakan buat menyelesaikan perkara tumpahan minyak Montara 2009 secara tuntas dan menyeluruh.

Editor: Fitri Supratiwi

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Sumber: http://www.antaranews.com
Terima kasih anda Telah Membaca Berita Tentang Jokowi diminta batalkan kunjungannya ke Australia Silahkan Share Berita Ini Jika Memberi Manfaaat

loading...
Loading...