KPK Kantongi Bukti Kuat Soal Peran Fahmi

Posted on
loading...

Jakarta (Akulagi.com) – KPK mengantongi bukti yg kuat dugaan pemberian suap yg dikerjakan oleh Fahmi Darmawansyah dalam kasus tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“KPK mengantongi dan milik bukti-bukti yg kuat bagi memutuskan seseorang sebagai tersangka, tetapi tak mampu disampaikan secara rinci rekaman pembicaraan apa, seandainya memang ada pembicaraan, dan dokumen terkait tetapi bukti yg dimiliki KPK terbatas 5 alat bukti yg diakui KUHAP dan minimal milik 2 alat bukti bagi meningkatkan ke penyidikan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

KPK pada hari ini memeriksa Fahmi sebagai saksi dalam tersebut selama sekitar 7 jam. Fahmi juga yaitu tersangka pemberi suap dalam masalah ini sehingga ia segera ditahan di rumah tahanan kelas I Jakarta Timur cabang KPK yg berlokasi di Pomdam Jaya Guntur.

“Yang kita terima dari penyidikan, FD terkait dengan PT ME (Merial Esa), tetapi mengenai kaitan perusahaan dan aliran dana mulai diungkap dalam proses berikutnya,” tambah Febri.

Sehingga apakah Fahmi yaitu inisiator pemberi suap atau yaitu perantara masih mulai ditentukan dalam proses penyidikan.

“Dalam pasal yg dikenakan, indikasi pemberian suap ini dikenakan pasal 55 sehingga ada sejumlah pihak yg diduga sebagai pemberi, namun apakah yaitu pemberi langsung, perantara atau penyandang dana mulai diungkap dalam lebih rinci dalam proses berikutnya. Tapi benar KPK milik bukti signfikan dan meyakinkan bagi melanjutkan masalah ini ke penyidikan,” tegas Febri.

Febri pun belum merinci apa kaitan PT Meria Esa (ME) dan PT Melati Technofo Indonesia (MTI) yg yaitu pemenang tender monitoring satelit.

“Belum mampu disampaikan relasi PT MTI dan para tersangka, tetapi seperti yg disampaikan sebelumnya keterangan yg didapatkan adalah FD sebagai bagian PT ME sehingga dikerjakan penahanan,” ungkap Febri.

PT Merial Esa pada 2007 pernah mengimpor 35 unit “pick up” dari Thailand senilai Rp9,9 miliar selaku perwakilan Rahal International Pte Ltd dari Singapura. Namun dalam dokumen impor tercantum ambulans Isuzu OZ 4×4, sedangkan barang yg diterima ternyata mobil bak terbuka macam SUV 4×4 Isuzu D-Max. Puluhan mobil itu sempat ditahan di Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain ketidaksesuaian antara barang yg diterima dengan dokumen impor, perkara ini juga ditengarai adanya keterlibatan salah sesuatu kerabat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ketika itu Jenderal Djoko Santoso dengan pemilik pemilik PT Merial Esa.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan KPK pada Rabu (14/12) terhadap Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla merangkap Kuasa Pengguna Anggaran Eko Susilo Hadi dan tiga orang pegawai PT Melati Technofo Indonesia Hardy Stefanus, Muhammad Adami Okta dan Danang Sri Radityo di beberapa tempat berbeda di Jakarta.

Eko diduga menerima Rp2 miliar sebagai bagian dari Rp15 miliar “commitment fee” merupakan 7,5 persen dari total anggaran alat monitoring satelit senilai Rp200 miliar.

Namun KPK baru memutuskan Eko sebagai tersangka penerima suap dan Hardy, Muhammad Adami Okta serta Fahmi sebagai tersangka pemberi suap sedangkan Danang cuma berstatus sebagai saksi.

Eko Susilo Hadi disangkakan pasal 12 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yg menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena sudah melakukan atau tak melakukan satu dalam jabatannya yg bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan Fahmi Darmawansyah, Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta sebagai tersangka pemberi suap disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan satu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tak berbuat satu dalam jabatannya, yg bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Sumber: http://www.antaranews.com
Terima kasih anda Telah Membaca Berita Tentang KPK kantongi bukti kuat soal peran Fahmi Silahkan Share Berita Ini Jika Memberi Manfaaat

Kata Kunci Banyak Di Cari

pinjaman dana jaminan atm di koperasi sidoarjo,tengku muhammad fakhry petra 2016,komik hentai dalam peti mumi,menebak o atau x di cashteee,pinjaman dengan jaminan jamsostek di kawasan sidoarjo,pinjaman uang renternir sidoarjo,rentenir area sidoarjo,resiko main cash tree tebak O X,
loading...
Loading...