Pemerintah Berencana Tertibkan Ormas Bermasalah

Posted on
loading...

JAKARTA, Akulagi.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menilai ketika ini ada sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yg kerap jadi sorotan publik karena dianggap membuat onar.

Padahal, menurut dia, seharusnya ormas milik tujuan yg sejalan dengan visi membangun Indonesia.

“Kita lihat dua ormas justru kebalikan dari itu. Banyak yg membuat permasalahan di negeri ini,” ujar Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Untuk itu, pemerintah berencana melakukan penertiban terhadap ormas yg bermasalah.

Menurut Wiranto, penertiban Ini dikerjakan agar aktivitas berbagai ormas bisa memberi kontribusi positif terhadap Indonesia.

(Baca: Ormas Anti-Pancasila Dinilai Bertentangan dengan Undang-undang)

“Kita harapkan berbagai aktivitas ormas itu memberikan kontribusi positif terhadap bagaimana kalian mengelola negeri ini dan bagaimana pembangunan nasional dijalankan,” ujar Wiranto.

Wiranto menyebut, penertiban itu mulai dimulai dengan melakukan pendataan terhadap berbagai ormas yg ada, khususnya yg dianggap bermasalah.

Data tersebut, lanjut Wiranto, mulai digunakan bagi memberikan sanksi sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Sehingga, ormas-ormas yg dianggap bermasalah bisa kembali sejalan dengan program pemerintah ketika ini.

“Dari sana kami nanti mempelajari ormas-ormas mana yg nanti kami berikan peringatan buat kembali masuk ke koridor yg sama dengan program-program pemerintah kami dalam membangun berbagai aspek kehidupan di negara kita,” ucap Wiranto.

Selain itu, pemerintah juga berencana melakukan revisi UU Ormas buat menangani persoalan tersebut.

“Ya kalian usulkan (RUU Ormas),” kata Wiranto.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo mengatakan, revisi UU Ormas diperlukan agar pemberian sanksi terhadap ormas yg bermasalah lebih mudah.

Soedarmo menuturkan, selama ini pemerintah kesulitan dalam memberikan sanksi kepada ormas yg bermasalah.

(Baca: Kemendagri, Kejagung, dan Polri Bahas Pembubaran Ormas Tidak Pancasilais)

Itu karena tahapan pemberian sanksi dalam UU Ormas dinilai terlalu rumit. “Untuk memberikan sanksi kepada ormas yg melakukan pelanggaran kan terlalu berbelit-belit. Enggak praktis,” tutur Soedarmo.

Nantinya, kata Soedarmo, UU Ormas hasil revisi mampu mempermudah pemberian sanksi kepada ormas yg bermasalah.

Dengan begitu, potensi kerusuhan yg ditimbulkan ormas tersebut bisa diantisipasi.

“Nanti ada sanksi kalau memang ditemukan ormas-ormas yg mengarah ke situ,” kata Soedarmo.

Kompas TV Polres Cimahi Ungkap Pungli Anggota Ormas

 

Sumber: http://nasional.kompas.com
Terima kasih anda Telah Membaca Berita Tentang Pemerintah Berencana Tertibkan Ormas Bermasalah Silahkan Share Berita Ini Jika Memberi Manfaaat

Loading...
loading...