Menkeu Kecewa Pegawai Ditjen Pajak Kena OTT

Posted on
loading...

Jakarta (Akulagi.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kekecewaannya terhadap pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (21/11) malam.

“Tentu aku sangat kecewa terhadap tindakan aparat pajak terutama pada ketika kalian semuanya dalam proses membangun kembali kepercayaan wajib pajak melalui Tax Amnesty, yakni kepercayaan beberapa belah pihak dari wajib pajak dan aparat pajak,” kata Menkeu dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Menurutnya, tindakan yg dikerjakan oknum HS dari Direktorat Jenderal Pajak mencerminkan suatu pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip dan tata kelola yg baik, efektivitas dan kejujuran yg selama ini menjadi nilai-nilai yg dianut oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Pajak.

“Ini tindakan yg mencederai nilai-nilai dan tentu mencederai kepercayaan dari kolega-kolega yg lain. Seperti dikatakan pimpinan KPK sebagian besar pegawai Ditjen Pajak adalah aparat yg milik komitmen tinggi buat membangun kepercayaan publik guna mengumpulkan kewajiban pajak untuk kebutuhan negara ini bagi membangun,” tuturnya.

Jadi, kata Menkeu, ini suatu tindakan pencederaan yg sangat serius dan mengecewakan ke segala jajaran aparat Ditjen Pajak dan termasuk aku sendiri sebagai Menteri Keuangan yg secara pribadi sangat kecewa.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan kronolgi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Senin (21/11) malam.

“KPK menggelar OTT terhadap beberapa orang pada Senin (21/11) di daerah Kemayoran, Jakarta. Kedua orang tersebut adalah R. Rajamohanan Nair (RRN), Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) dan Handang Soekarno (HS), Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak,” kata Agus.

Turut juga diamankan tiga orang staf RRN, masing-masing di Tangerang Selatan, Jakarta, dan Surabaya serta sesuatu orang sopir dan ajudan HS.

Pada Senin (21/11), pukul 20.00 WIB terjadi penyerahan uang dari RRN ke HS di kediaman RRN di Springhill Residences, Kemayoran.

“Seusai penyerahan, penyidik mengamankan HS beserta sopir dan ajudan pada pukul 20.30 WIB ketika keluar dari kediaman RRN. Dari lokasi diamankan uang sejumlah 148.500 dolar AS atau setara Rp1,9 miliar,” kata Agus.

Setelah itu, penyidik menuju kediaman RRN buat mengamankan RRN buat kemudian membawa keduanya dikerjakan pemeriksaan.

“Dua staf RRN diamankan di kediaman masing-masing di daerah Pamulang, Tangerang Selatan dan Pulomas, Jakarta Timur. Selain itu penyidik juga mengamankan staf lainnya di Surabaya,” tuturnya.

Agus menyatakan uang tersebut diduga terkait dengan sejumlah permasalahan pajak yg dihadapi PT EKP antara yang lain terkait dengan Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp78 miliar.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam pasca penangkapan, KPK melakukan gelar kasus antara pimpinan dan semua penyidik, dan menetapkan meningkatkan status penanganan masalah ke penyidikan sejalan dengan penetapan beberapa orang sebagai tersangka.

Sebagai pemberi, RRN disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi .

Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan satu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tak berbuat satu dalam jabatannya, yg bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sebagai penerima, HS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yg menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan sudah melakukan atau tak melakukan satu dalam jabatannya yg bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Sumber: http://www.antaranews.com
Terima kasih anda Telah Membaca Berita Tentang Menkeu kecewa pegawai Ditjen Pajak kena OTT Silahkan Share Berita Ini Jika Memberi Manfaaat

Kata Kunci Banyak Di Cari

contoh pasal kuhp tentang pajak penghasilan,perhitungan pph 21 pindah cabang 2016,pinjaman mahasiswa di surabaya,rentenir di sidoarjo,
Loading...
loading...