Perlu Konsultasi Banyak Pihak Untuk Hasilkan UU Pemilu Yang Tak Rentan Digugat Ke MK

Posted on
loading...

JAKARTA, Akulagi.com – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, merancang undang-undang yg mampu mengakomodir seluruh pihak memang sulit.

Menurut dia, diperlukan komunikasi dengan berbagai pihak bagi mencapai hal itu. Pendapat ini menanggapi masih banyaknya pasal di draf Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) yg dinilai rentan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Untuk menghasilkan sesuatu rumusan yg tak rentan di judicial review, perlu adanya konsultasi publik yg cukup memadai. Tanpa itu mulai menimbulkan kontroversi,” ujar Siti ketika dikonfirmasi, Sabtu (19/11/2016).

Ia mencontohkan mengenai penguatan partai melalui aturan sistem terbuka terbatas terkait pemilihan calon anggota legislatif. Menurutnya, sistem tersebut mulai menimbulkan polemik baru seandainya ditetapkan.

Sebab, kader-kader yg ingin menjadi anggota legislatif harus dekat dengan pembuat keputusan di internal partai agar mampu menempati posisi teratas di dalam urutan pemilihan calon legislatif.

“Bagaimana nasibnya kader-kader. Pasti kader-kader akan bimbang karena harus dekat dengan para pemutus, pemegang peran utama di partai itu, karena tak tertutup kemungkinan DPP makin luar biasa powerfullnya,” kata dia.

Menurut dia, agar pasal tersebut tak gampang digugat lantaran menimbulkan kontroversi, maka diperlukan pasal yang lain yg menjamin hak-hak para kader calon anggota legislatif.

“Nah ini harus diikuti pasal yg juga memberikan otonomi pada kader-kader itu, bukan intervensi maksudnya, tetapi itu harus ada jaminan. Demokrasi itu kan harus ada keterukuran bukan ketidakpastian,” kata dia.

Maka dari itu, lanjut Siti, memang diperlukan komunikasi yg cukup dan merangkul banyak pihak buat membuat aturan yg seiring dengan sistem presidensial ini.

“Memang yg dibutuhkan itu konsultasi publik yg cukup. Di sosialisasikan, diajak bicara,” kata dia.

Lembaga Penelitian Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif menemukan adanya 23 pasal krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yg berpotensi melanggar konstitusi atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KODE Inisiatif Veri Junaidi mengungkapkan, 23 pasal krusial ini dikelompokan dalam sembilan kualifikasi.

Kualifikasi itu adalah Penyelenggara; Syarat calon; Sistem pemilu; Keterwakilan perempuan; Syarat parpol dalam pengajuan calon presiden atau wakil presiden.

Selain itu adalah Larangan kampanye pada masa tenang; Ketentuan sanksi kampanye; Waktu pemilu susulan atau lanjutan; dan Putusan DKPP terkait etika penyelenggaraan pemilu.

Sumber: http://nasional.kompas.com
Terima kasih anda Telah Membaca Berita Tentang Perlu Konsultasi Banyak Pihak untuk Hasilkan UU Pemilu yang Tak Rentan Digugat ke MK Silahkan Share Berita Ini Jika Memberi Manfaaat

loading...
Loading...