Aturan Penistaan Agama, Pasal Lentur Tetapi Tak Pernah Ada Yang Lolos

Posted on
loading...

JAKARTA, Akulagi.com — Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai penerapan Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam perkara dugaan penistaan agama berpotensi mengancam demokrasi di Indonesia.

Senior Advisor Human Rights Working Group (HRWG) Choirul Anam mengatakan, pasal tersebut yaitu pasal karet dan tak memberikan kepastian hukum.

Menurut Choirul, pada umumnya dalam masalah penistaan agama, polisi memakai logika ketersinggungan perasaan, bukan materiil perbuatan yg menjadi acuan.

“Pasal itu sangat lentur dalam penerapannya dan tak memberi kepastian hukum. Pola umumnya polisi memakai logika soal perasaan atau ketersinggungan dalam memutuskan tersangka penista agama,” ujar Choirul ketika dihubungi, Kamis (17/11/2016).

Tak pernah lolos

Choirul menuturkan, pasca-reformasi Pasal 156 a cenderung kadang digunakan karena perumusannya yg longgar. Namun, tujuannya bergeser keluar dari konteks agama dan penegakan hukum, melainkan politik.

Dari banyak masalah penistaan agama, seperti yg pernah dialami oleh Arswendo Atmowiloto, HB Jassin, dan Tajul Muluk, tak pernah ada yg lolos dari Pasal 156 a.

“Tidak pernah ada yg lolos dari tuntutan penistaan agama memakai Pasal 156 a. Ada yg pernah lolos, tapi dikenakan Pasal 157. Pasal ini terus berkelindan dengan kepentingan politik atau di luar masalah agama dan hukum,” ucapnya.

Choirul sebelumnya menjelaskan, dalam memutuskan status tersangka, seharusnya ada beberapa unsur yg harus dipenuhi dalam Pasal 156 a KUHP.

Pertama, setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yg pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yg dianut di Indonesia.

Kedua, unsur maksud supaya orang tak menganut agama apa pun juga, yg bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Choirul mencontohkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika mengutip surat Al Maidah ayat 51.

Menurut Choirul, sulit buat membuktikan apakah Ahok coba menghasut orang bagi meninggalkan agama tertentu.

“Seharusnya masalah Ahok tak dapat dilanjutkan karena unsur kedua tak terpenuhi. Kedua unsur jadi sesuatu kesatuan, bukan dipisah seperti kebanyakan anggapan ahli pidana ketika ini,” kata Choirul, Selasa (15/11/2016) lalu.

(Baca juga: Penyikapan Kasus Penistaan Agama Dinilai Bisa “Mendewasakan” Demokrasi)

Subyektif

Hal senada juga dilontarkan oleh Ketua Lembaga Penelitan dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) PBNU, Rumadi Ahmad.

“Penodaan agama itu terus pasal karet, definisinya tak jelas. Seharusnya pasal penistaan agama itu diperketat,” ucap Rumadi.

Rumadi menilai setiap proses hukum dalam perkara penodaan agama sangat bersifat subyektif.

“Selain itu kecenderungannya, aparat hukum mengikuti selera massa, seperti di masalah Lia Eden, Gafatar, dan perkara HB Jassin,” ujar Rumadi.

“Perasaan terus dipakai dalam perkara penistaan agama. Ukuran obyektifnya tak ada, cuma mengandalkan perasaan,” lanjutnya.

(Baca juga: Pasca-reformasi, Kasus Penistaan Agama Meningkat karena Politisasi)

Di sisi lain, Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengatakan, istilah penodaan agama dan penistaan agama sebenarnya tak dikenal dalam konsep hukum dan HAM.

Menurut Ismail, masalah penistaan agama tak dapat diproses melalui jalur hukum karena agama sendiri bersifat abstrak dan sulit bagi mengukur sejauh apa seseorang dikatakan menista agama.

“Penodaan agama dan penistaan agama tak dikenal dalam konsep hukum dan HAM. Kasus penodaan agama tak mampu diselesaikan melalui produk hukum karena sifatnya abstrak. Jika dipaksakan maka jadi banyak kontroversi,” ujarnya.

Kompas TV Peringatan Hari Toleransi Sedunia

Sumber: http://nasional.kompas.com
Terima kasih anda Telah Membaca Berita Tentang Aturan Penistaan Agama, Pasal Lentur tetapi Tak Pernah Ada yang Lolos Silahkan Share Berita Ini Jika Memberi Manfaaat

loading...
Loading...