Gelombang Demonstrasi Warnai Pembahasan UMK 2017 Bekasi

Posted on
loading...

Bekasi (Akulagi.com) – Sejumlah gelombang aksi demonstrasi buruh di Kota Bekasi, Jawa Barat, mewarnai agenda pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) 2017.

“Kami tak mau UMK ditetapkan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan,” kata Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Kota Bekasi Abrori di Bekasi, Kamis.

Menurut dia, aturan tersebut dianggap merugikan kaum buruh karena merasa tak pernah dilibatkan dalam melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Selain itu, kata dia, aturan tersebut juga tak melibatkan kaum buruh dalam proses perundingan upah.

“Kenaikan upah yg ditentukan lewat PP 78 tak lebih dari 10 persen, malah justru upah cuma rata-rata 8 persen yg diberlakukan,” katanya.

Di sisi lain, kata dia, kebutuhan hidup buruh lebih besar dari kenaikan UMk setiap tahunnya.

“Kontrakan kalian cuma sepetak yg di dalamnya dihuni hingga enam orang keluarga dengan ruang yg sempit,” katanya.

Dikatakan Abrori, PP 78/2015 menentukan kenaikan upah setiap 5 tahun sekali.

“Artinya kenaikan upah sesuai kebutuhan buruh cuma 5 tahun sekali, padahal setiap bulan saja pemerintah tak mampu mengontrol harga,” katanya.

Pihaknya mengaku sudah melakukan survei di Kota Bekasi buat kebutuhan hidup buruh pada 2016.

“Bahwa kebutuhan minimum keluarga buruh di Kota Bekasi minimal Rp8 juta per bulan, dengan upah kalian cuma Rp3 juta, terjadi ketimpangan yg sangat jauh,” katanya.

Hal itu dikatakan Abrori dalam aksi unjuk rasa yg dikerjakan 500 anggota GSBI Kota Bekasi di kantor Pemkot Bekasi Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kamis siang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi M Kosim mengatakan, aksi unjuk rasa itu yaitu gelombang kedua sejak pembahasan UMK 2017 berlangsung di Kota Bekasi.

“Sebenarnya gelombang penolakan PP 78 ini telah ada sejak 2015, namun buat tahun ini baru beberapa kali aksi seperti ini,” katanya.

Kosim mengaku mulai meneruskan aspirasi itu kepada Wali Kota Bekasi bagi langsung ditindak lanjuti.

“Selama PP 78 Tahun 2015 tak dihapus oleh pemerintah pusat, kita di daerah tetap mulai mengacu pada aturan tersebut,” katanya.

Editor: AA Ariwibowo

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Sumber: http://www.antaranews.com
Terima kasih anda Telah Membaca Berita Tentang Gelombang demonstrasi warnai pembahasan UMK 2017 Bekasi Silahkan Share Berita Ini Jika Memberi Manfaaat

Kata Kunci Banyak Di Cari

instagram cewek panggilan di bekasi,Bank keliling Cikarang Bekasi 2016,retro chrome,daftar harga star chrome,retro crome bekasi,Retro chrome Kota Bks Jawa Barat,bispak surabaya kaskus,waria bekasi,Bispak bekasi,biaya usg madura 2016,
Loading...
loading...