“Penyelesaian Pelanggaran HAM Secara Adil Dan Transparan”

Posted on
loading...

Jakarta (Akulagi.com) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat harus dikerjakan secara adil dan transparan.

“Penyelesaian itu jangan kemudian membuat persoalan baru, membuat kalian berkonflik. Penyelesaian persoalan itu harus adil, transparan, dan tak menghambat kemajuan bangsa ini ke depan,” kata Menko Polhukam Wiranto, Jakarta, Kamis.

Dia menuturkan, penyelesaian masalah HAM berat membutuhkan waktu karena ada proses hukum yg berkaitan dengan pengumpulan bukti dan saksi karena terjadi pada masa dulu sehingga tak serta merta mampu menyalahkan orang.

“Ada proses hukum yg harus kalian jalani dan itu tak mudah, apalagi masalah-masalah yg lalu. Cari saksi susah, cari bukti susah, kadang-kadang orang diminta jadi saksi juga tak mau lagi, banyak hambatan itu yg tak dapat kami sebutkan sesuatu per sesuatu di masyarakat.

Selama ini ada tujuh berkas pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia, merupakan perkara Trisakti Semanggi, Tragedi Mei 1998, penghilangan paksa aktivis 1997-1998, Wasior-Wamena, Talang Sari Lampung 1989, Peristiwa 1965-1966, dan Penembakan Misterius.

Wiranto mengatakan, pemerintah selalu mengupayakan cara terbaik dalam penyelesaian perkara HAM berat itu sehingga dengan penyelesaian itu tak ada lagi yg membebani.

Bangsa Indonesia, menurutnya, harus tetap menatap ke depan, meskipun banyak hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat, namun pemerintah selalu berusaha agar masalah itu mampu diselesaikan secara tuntas.

“Tapi intinya, kemauan kalian sama, bahwa kalian mengharapkan tak mau lagi terbebani dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu,” tuturnya.

Menurutnya, pengadilan HAM ad hoc bukan yaitu hal yg sederhana.

“Harus melalui sesuatu proses penyelidikan Komnas (Komisi Nasional) HAM, maju ke Dewan Perwakilan Rakyat membuat Pansus (panitia khusus), dikaji lebih jauh lagi, apakah memenuhi pelanggaran HAM berat. Dari sana baru nanti diajukan ke Presiden, baru ada keputusan bagi membuat pengadilan HAM ad hoc,” tuturnya.

Pemerintah tak mulai membiarkan pelanggaran HAM begitu saja, melainkan mulai menyelesaikannya secara adil.

“Keinginan pemerintah dan masyarakat sama, bagaimana kami langsung menyelesaikan persoalan itu sehingga ke depan kalian tak terbebani dengan masalah-masalah yg seakan-akan masih mengganggu kita,” ujarnya.

Dia mengharapkan agar masyarakat mempercayakan penyelesaian perkara HAM berat kepada pemerintah dan mendukung setiap langkah pemerintah dalam penyelesaian pelanggaran itu.

“Sama-sama kami menyadari persoalan ini, percayakan pada kita bahwa kalian juga ingin menyelesaikan, tetapi kan persyaratannya ada, tak serta merta ini salah, dihukum,” tuturnya.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Sumber: http://www.antaranews.com
Terima Kasih Anda Telah Membaca Berita Di Website Akulagi.com, Berita Yang Anda Baca Tentang “Penyelesaian pelanggaran HAM secara adil dan transparan”

Kata Kunci Banyak Di Cari

Komik 3d hentai,transparan baju picsay,gamis tranparan,agar tulisan transfaran di wa,baju renang transparan,membuat setiker piston,membuat karangan sederhana dengan ikan asin,boekp jik anak down,berita pelanggaran ham 6 novemveber 2016 dircti,anekdot menyepelekan,
Loading...
loading...