Komisi II Sarankan Kementerian Khusus Perbatasan

Posted on
loading...

Nunukan (Akulagi.com) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI sarankan adanya kementerian khusus menangani wilayah perbatasan berkaitan dengan perlunya pengelolaan pembangunan secara maksimal di perbatasan.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Hetifah Syaipudian di Nunukan, Kamis, menyatakan pula perlunya undang-undang khusus perbatasan agar persoalan tapal batas bisa dipetakan dengan baik yg dibarengi dengan target penyelesaiannya.

“Untuk memaksimalkan pengelolaan perbatasan dibutuhkan kementerian khusus menangani perbatasan supaya pemetaan dan penyelesaiannya pun terencana dengan baik,” kata legislator Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat RI ini.

Jika dibentuk kementerian ini benar-benar efektif, maka lembaga yg menanganinya yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bisa dihapuskan.

Hetifah Syaipudian juga menyatakan, Tim Pengawasan Pembangunan Perbatasan yg sudah dibentuk mulai selalu mengkaji dan menganalisa kompleksitas permasalahan di kawasan perbatasan termasuk keberadaan lembaga yg menanganinya.

Menurut dia, apabila dianggap BNPP tak bisa menangani permasalahan yg dialami masyarakat perbatasan maka Presiden (RI) bisa saja membentuk kementerian khusus yg menangani persoalan perbatasan.

“Kalau lembaga sekelas BNPP tak efektif menangani seluruh permasalahan di wilayah perbatasan maka Presiden mampu membentuk kementerian khusus perbatasan,” ujar dia.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Sumber: http://www.antaranews.com
Terima Kasih Anda Telah Membaca Berita Di Website Akulagi.com, Berita Yang Anda Baca Tentang Komisi II sarankan kementerian khusus perbatasan

loading...
Loading...