BPK Temukan Kerugian Di Sumatera Utara Rp1,087 Triliun

Posted on
loading...

Medan (Akulagi.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara di Sumatera Utara per tanggal 20 Oktober 2016 terdapat kerugian Rp1,087 triliun.

“Nilai kerugian itu dari temuan 3.229 perkara yg terjadi di Pemprov Sumut dan pemerintahan 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara,” ujar Kepala Perwakilan BPK di Sumatera Utara, Ambar Wahyuni, di Medan, Rabu.

Dari jumlah itu sudah diangsur senilai Rp166,819 miliar dan sudah dilunasi senilai Rp142,705 miliar sehingga masih terdapat sisa nilai kerugian sebesar Rp777,948 miliar.

Dia menegaskan, pemantauan penyelesaian kerugian itu yaitu akumulasi dari dua tahun yg lalu.

Seperti pemerintah Provinsi Sumatera Utara mampu saja dari 10-15 tahun yg dahulu dan begitu juga dari daerah lain.
“Jadi seandainya penyelesaian kerugian itu tak ditindaklanjuti, imaka setiap tahun mampu bertambah terus,” ujar Wahyuni.

Dia menjelaskan, pemerintah daerah dengan tingkat penyelesaian kerugian daerah tertinggi adalah Humbang Hasundutan dengan tingkat persentase penyelesaian 77,20 persen.

Kemudian disusul Langkat (60,32 persen) dan Tebing Tinggi (59,99 persen).

“Sedangkan pemerintah daerah dengan tingkat penyelesaian kerugian daerah terendah adalah kota Sibolga dengan tingkat persentase penyelesaian 7,07 persen,” katanya. Disusul terendah lainnya yakni Batubara dan Siantar.

Permasalahan yg menjadi dasar temuan selama ini antara yang lain masalah aset tetap yakni aset tetap yg belum dicatat dalam neraca.

Aset tetap tak didukung data rincian yg memadai, akumulasi penyusutan belum sesuai dengan SAP, kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap tak ditambahkan/didistribusikan pada nilai aset awal, tapi sebagai aset baru.

Selain itu juga masalah kas seperti pengelolaan kas di daerah tahun 2015 yg tak tertib, juga pencatatan persediaan yg belum tertib.

“Hal -hal itu yg harus mendapat perhatian serius Pemprov Sumut dan pemkot/pemkab.

Gubernur Sumatera Utara, HT Erry Nuradi, meminta jajaran pemerintah daerah dan termasuk DPRD bersinergi dalam melahirkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yg baik.

“Kalau mampu semua kabupaten/kota mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dan buat itu seluruh temaun BPK harus diperhatikan,” kata gubernur. 

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Sumber: http://www.antaranews.com
Terima Kasih Anda Telah Membaca Berita Di Website Akulagi.com, Berita Yang Anda Baca Tentang BPK temukan kerugian di Sumatera Utara Rp1,087 triliun

loading...
Loading...