Kisruh PMN, Komisi XI Bela Akom Yang Dilaporkan 36 Anggota Komisi VI Ke MKD

Posted on
loading...

Jakarta – 36 anggota Komisi VI melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin (Akom) dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang terkait pelibatan Komisi XI dalam pembahasan mekanisme pembayaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN. Pimpinan komisi XI membela Akom.

Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno mengatakan, pembahasan mengenai PMN bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Komisi XI telah sesuai aturan. Dalam UU No 19/2003 tentang BUMN dan UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara mengatur tentang urusan PMN berada di bawah wewenang Menteri Keuangan yg yaitu mitra kerja Komisi XI.

“Saya kira Pak Ade Komarudin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dia ingin mendudukkan persoalan, jangan sampai melanggar Undang-undang. Di UU ada yg menyatakan keuangan negara itu menjadi kewenangan Komisi XI. Clear,” kata Soepriyatno saat dihubungi detikcom melalui sambungan telepon, Minggu (16/10/2016) malam.

(Baca Juga: Makin Panas, Anggota Komisi VI Sebut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Arogan)

Soepriyatno menambahkan, niat Komisi XI terlibat dalam pembahasan PMN yaitu bagian dari fungsi pengawasan mereka terhadap kinerja Menteri Keuangan. Dalam sebuah meeting dengan Komisi XI pada tanggal 24 Agustus 2016, Menkeu Sri Mulyani pernah menyatakan, dana PMN untuk BUMN tak mulai dipotong.

Padahal pemerintah sedang melakukan efisiensi sebesar Rp 133,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Sri Mulyani menyatakan anggaran PMN tak dipotong karena menyangkut pembangunan infrastruktur.

Soepriyatno merasa aneh dengan hal ini. Untuk itu Komisi XI berinisiatif buat membentuk Panitia Kerja (Panja) Kinerja Investasi Pemerintah. Panja ini, kata dia, berbeda tugas dengan Panja PMN yg memang menjadi kewenangan Komisi VI.

“Kita kan Komisi XI milik mitra kerja Menteri Keuangan. Kalau Menkeu DAU (Dana Alokasi Umum, -red) dipotong, RKAKL (Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,-red) dipangkas tahu-tahu ada PMN buat BUMN? Kenapa PMN harus dikasihin sementara yg yang lain dipotong-potong,” ungkap anggota Fraksi Gerindra tersebut.

(Baca Juga: Akom Dikeroyok di MKD, Kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Terancam?)

“Nah sekarang kalau Menkeu menaruh uang ke sana sekian triliun mau jadi apa? Bermanfaat enggak bagi rakyat? Boleh dong kami nanya kaya gitu,” tegasnya

Soepriyatno menyarankan agar komisi VI menarik laporan mereka terhadap Akom ke MKD. Menurutnya pelaporan tersebut cuma membuat suasana semakin keruh.

“Ya biarin itu urusan mereka kalau mereka dewasa ya cabut laporannya. Ngapain laporin Akom? Ya aku kira terserah kepada mereka lah. itu kewenangan Komisi VI,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, polemik dimulai saat Komisi XI mengundang 9 direksi BUMN bagi membahas soal mekanisme pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN). Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso mengatakan, Akom tak mematuhi keputusan paripurna yg memutuskan pembahasan PMN ini diserahkan ke Komisi VI.

(Baca Juga: Akom: Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Ngotot Mau Main Sendiri Soal PMN BUMN)

“Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mampu dikatakan melanggar UU MD3 serta tak menghormati kesepakatan paripurna di mana di situ jelas dinyatakan bahwa Komisi VI lah yg berhak melakukan pembahasan dengan BUMN penerima PMN,” ungkapnya.

“Komisi manggil mitra itu pasti menyurati pimpinan, tak mungkin pimpinan Komisi menyurati pimpinan tetapi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menyurati kementerian. Artinya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menyurati BUMN buat pertemuan dengan Komisi XI. Ini kan berarti pimpinan mereka melanggar,” sambung dia.

(wsn/fdn)

$(document).ready(function(){ polong.create({ group: 106, appId : 3, target:’bx_polong’ }); });

Sumber: http://news.detik.com
Terima Kasih Anda Telah Membaca Berita Di Website Akulagi.com, Berita Yang Anda Baca Tentang Kisruh PMN, Komisi XI Bela Akom yang Dilaporkan 36 Anggota Komisi VI ke MKD

Kata Kunci Banyak Di Cari

sarang lapras,sri/mulyani/juminten,bigo hot,pemakaian pin bela negara,Rina Mulyani Terbaru,pantun nasehat kepada BUMN,sri sumarni juminten,cara memakai pin bela negara,tomy winata dukung pablo putra benua jadi walikota medan,Www waptrik kom,
Loading...
loading...