PKS: Pernyataan Ahok Nodai Nilai Luhur Pancasila

Posted on
loading...

akulagi.com – DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilainya, pernyataan Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu sekian waktu lalu begitu membahayakan kehidupan berbangsa serta bernegara di Indonesia.
Ketua Bagian Politik, Hukum, serta Keamanan DPP PKS, Almuzzammil Yusuf menyampaikan, perkataan Ahok waktu berdialog dengan warga di Kepulauan Seribu, beberapa terang sudah menodai Pancasila.

“Pidato Ahok itu tak pantas di sampaikan oleh seseorang gubernur yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang majemuk ini. Dia sudah menodai Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa serta sila Persatuan Indonesia. ” kata Almuzzammil, Selasa (11/10/2016).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menyampaikan, pernyataan Ahok ini janganlah cuma diliat dalam konteks Pilgub DKI namun kian lebih itu, serta begitu beresiko dalam kehidupan berbangsa serta bernegara.

Dia bukan sekedar mengejek ajaran serta umat Islam namun sempat juga mengejek ajaran agama Kristen yang menyebutkan Kristen yaitu agama konyol dalam rapat resmi Pemprov DKI Jakarta.

“Pernyataannya memerlihatkan dia sudah menodai sila Ketuhanan yang Maha Esa. Bentuk dari sila ini yaitu sikap sama-sama toleransi, menghormati serta menghormati ajaran agama yang tidak sama. Dia abaikan ini semuanya. ” tandasnya.

Dalam soal ini, Almuzzammil lihat pernyataan Ahok punya potensi menyulut kemarahan umat beragama hingga menodai sila Persatuan Indonesia.

“Di Jakarta dia yaitu gubernur untuk semuanya umat beragama. Dia semestinya memberi teladan dengan melindungi ucapannya agar tak mengejek kepercayaan ajaran agama agar tak berlangsung perpecahan antar antarwarga. ” imbuhnya.

Manurutnya, lantaran hal semacam itu masuk masalah penghinaan pada agama serta umat beragama masuk dalam pidana umum, sambung dia, Kepolisian mesti selekasnya mengolah pengaduan dari orang-orang.

Baca Juga: Jakarta Selatan Sering Banjir, Ini Jawaban Ahok

” Bukti penghinaannya terang. Walau yang berkaitan mohon maaf sistem hukum mesti tetaplah jalan. Lantaran ini masuk pidana umum, ” tuturnya.

Ia juga memberikan, ihwal sistem hukum itu tak perlu dihubungkan dengan surat edaran Kapolri mengenai Pilgub. Terlebih yang berkaitan yaitu akan calon.

” Belum diputuskan KPUD sebagai calon resmi Gubernur. Jadi, semuanya mesti ditindak tegas, ” tukasnya.

loading...
Loading...